Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kunjungi KPK Bahas Realokasi Anggaran Rp5 Triliun
EXPOSE NET| Jakarta, 19 Mei 2025 — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk memaparkan rencana realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebesar lebih dari Rp5 triliun, pada Senin (19/5)
Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyampaikan upaya mengubah belanja rutin yang selama ini dianggap memboroskan anggaran menjadi lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Beberapa contoh realokasi anggaran yang disampaikan antara lain:
- Pendidikan: Anggaran lebih dari Rp700 miliar yang semula digunakan untuk belanja kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru, yang lebih dibutuhkan.
- Infrastruktur Jalan: Anggaran perjalanan dinas pemerintah sebesar Rp700 miliar dialihkan ke pembangunan infrastruktur jalan, sehingga total anggaran untuk sektor ini menjadi Rp2,4 triliun,karena pemerintah menilai jalan rakyat lebih prioritas daripada perjalanan dinas.
- Penerangan Listrik: Anggaran sosialisasi pemerintah sebesar Rp250 miliar direalokasi untuk belanja penerangan bagi 240 ribu warga yang tidak memiliki akses listrik, meningkat dari sebelumnya Rp9 miliar.
Dedi Mulyadi : Biar Gubernur Konten Tapi Efisiensi Anggaran
Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa pertemuan dengan KPK bertujuan meminta arahan dan pengawasan agar realokasi anggaran ini berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan realokasi harus terukur dalam output, outcome, dan manfaat bagi publik, sehingga dapat meningkatkan indeks ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan masyarakat Jawa Barat.
“Arahannya adalah seiring kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar untuk melakukan upaya merealokasikan seluruh belanja pemerintah, dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik,” Dedi Mulyadi
“Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi, indeks kesejahteraan, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” Tambah KDM (Kang Dedi Mulyadi)
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengonfirmasi bahwa KPK memberikan arahan agar langkah strategis Pemprov Jabar ini tidak menyalahi aturan dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.
“Beliau [Red: Dedi Mulyadi] meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya itu harus ada yang mengawasi,” kata Bahtiar.
Bahtiar menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dedi yang bertujuan mengoptimalkan sumber daya pemerintah untuk kemanfaatan masyarakat secara jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah, maupun jangka pendek,” tambah Bahtiar.
Dedi Mulyadi mengakhiri unggahan di akun Instagram pribadinya dengan harapan agar tidak ada praduga negatif dan lebih mengutamakan aksi nyata ketimbang beradu narasi. Ia mengucapkan terima kasih atas arahan yang diterima dari KPK.
Ringkasnya, kunjungan Gubernur Jabar ke KPK merupakan langkah strategis untuk memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran daerah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat melalui realokasi dana Rp5 triliun ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur jalan, dan listrik warga kurang mampu.(*)
KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Suap RPTKA di Kemenaker
Editor : Redaksi
Viral Aura Cinta Berdebat Dengan Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi: RSUD Dilarang Tolak atau Tahan Pasien Karena Alasan BPJS
