Pemprov Jabar Raih Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa penerapan SPM adalah kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Enam bidang pelayanan dasar yang menjadi fokus SPM meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Meskipun alokasi anggaran berbeda di tiap daerah, keenam layanan tersebut harus tetap dilaksanakan dan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah.
Acara penganugerahan dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah. Penghargaan untuk Provinsi Jawa Barat diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuady Daud, selaku ketua pelaksana kegiatan, menyampaikan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk mendorong komitmen kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar serta mempercepat penerapan SPM di daerah. Penilaian SPM Award 2025 didasarkan pada enam indikator utama, yaitu Indeks Pencapaian SPM, Tahapan Penerapan SPM, Pembentukan Tim Penerapan SPM, Anggaran Penerapan SPM, Dokumen Rencana Aksi SPM, dan Kepatuhan Pelaporan SPM.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menyambut baik penghargaan ini sebagai bukti nyata komitmen seluruh jajaran OPD di Pemprov Jabar dalam memberikan pelayanan dasar terbaik bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, Jawa Barat menjadi provinsi terbaik pertama untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal di enam urusan wajib, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sosial,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang berani melakukan terobosan dan koreksi dalam pemanfaatan APBD agar lebih efisien dan tepat sasaran untuk kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap pencapaian ini menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus berinovasi demi kesejahteraan rakyat.
Penghargaan SPM Award sendiri telah dimulai sejak tahun 2022 dan rutin dilaksanakan sejak 2023 sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan dasar wajib sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Selamat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas prestasi gemilang ini yang menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.(*)
Kontributor : Wawan
Editor : Aninggell
Kemendagri, KPK dan BPKP Sepakat Percepat Satukan Sistem serta Data Pembangunan dan Keuangan Daerah
Pemerintah Siapkan Agenda Strategis Perencanaan Pembangunan 2023-2025
Wujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan, Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Provinsi Terbaik
