EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Pemuda Pelopor Kedaulatan Bangsa Desak PT Jakarta Oses Energy Buka Transparansi Pengelolaan Dana CSR
Ex-pose.net, Jakarta – Organisasi Pemuda Pelopor Kedaulatan Bangsa dengan tegas mengecam praktik pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diduga tidak transparan dan tidak akuntabel oleh PT Jakarta Oses Energy (JOE).
Sebagai entitas yang beroperasi di bawah ketentuan hukum nasional, PT JOE wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat.
PERNYATAAN SIKAP
Ketua Umum Pemuda Pelopor Kedaulatan Bangsa, Pieter Febrian, S.H., menyatakan bahwa pengelolaan dana CSR tidak boleh di lakukan secara tertutup dan harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Kami mendesak PT JOE untuk segera membuka secara transparan laporan penggunaan dana CSR dan memastikan bahwa seluruh anggaran dialokasikan bagi kepentingan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,” tegas Pieter melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
TUNTUTAN KAMI
Pertama, transparansi pengelolaan dana CSR dengan mendesak PT JOE membuka secara publik laporan pengelolaan dan penyaluran dana CSR sesuai prinsip keterbukaan informasi.
Kedua, akuntabilitas dan penegakan Hukum meminta aparat berwenang melakukan investigasi menyeluruh serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti menyalahgunakan dana CSR, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketiga, dalam pengawasan terpadu menuntut adanya pengawasan ketat dari instansi terkait terhadap pengelolaan dana CSR oleh PT JOE dan Jakpro untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
PERNYATAAN PENUTUP
‘Kami tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip transparansi. Pemuda Pelopor Kedaulatan Bangsa akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.’
Demikian rilis dan pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian publik dan pihak berwenang.
