EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Masalah PPJ Berulang, Aliansi Demokrasi Nilai Pengawasan Pemkot Bogor Lemah
Ex-pose.net, Bogor — Sorotan publik terhadap kinerja Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) kembali menguat. Berbagai persoalan di tubuh BUMD pasar tersebut di anggap mencerminkan mandeknya pengawasan Pemerintah Kota Bogor. Aliansi Demokrasi Bogor Raya menyebut situasi ini sebagai ‘alarm keras’ bagi Wali Kota Bogor untuk segera mengambil tindakan tegas.
Zidan, perwakilan Aliansi Demokrasi Bogor Raya, menilai kemelut yang terjadi di PPJ bukan lagi sekadar persoalan teknis. Melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola. Dari Pasar TU hingga Pasar Jambu Dua, masalah muncul berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Sudah terlalu lama publik di suguhi persoalan yang sama. Direksi silih berganti, tapi masalah tetap stagnan. Ini menunjukkan fungsi pengawasan kepala daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Zidan di Kota Bogor pada Rabu (26/11).
Menurutnya, pasar merupakan denyut ekonomi rakyat, sehingga pembiaran terhadap kekacauan manajemen PPJ sama saja. Pembiaran terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik. Ia menilai pemkot seolah tidak memiliki roadmap yang jelas terhadap pembenahan BUMD tersebut.
“Wali Kota tidak bisa terus berjanji akan evaluasi tanpa hasil yang nyata. Jika tata kelola PPJ terus di biarkan seperti ini, maka yang di korbankan adalah pedagang dan masyarakat. Wali Kota harus berdiri di depan, bukan di belakang laporan-laporan internal,” tegasnya.
Zidan menambahkan bahwa pola komunikasi PPJ dengan pedagang kerap tidak transparan. Serta tidak melibatkan pemangku kepentingan secara memadai. Hal ini menjadi salah satu pemicu ketegangan dan ketidakjelasan arah kebijakan di sejumlah pasar.
“Ini bukan sekadar soal pergantian direksi atau dinamika internal. Yang kita soroti adalah bagaimana pemkot gagal memastikan BUMD berjalan sesuai prinsip good governance. Wali Kota harus berani mengambil langkah korektif, bukan hanya menunggu laporan,” katanya lagi.
Zidan mendorong agar di lakukan audit manajerial yang independen. Serta evaluasi komprehensif yang berdampak nyata. Menurutnya, pembenahan PPJ harus di lakukan dari hulu ke hilir, mulai dari struktur organisasi, alur kebijakan, sampai kontrol publik.
“Jika Pemkot serius ingin membenahi pasar, langkah pertama adalah mengakui bahwa ada masalah besar yang terjadi. Setelah itu baru bisa bicara solusi. Tanpa pengakuan itu, PPJ hanya akan terus berjalan di tempat,” tutup Zidan.
Di akhir, Zidan menuturkan dengan berbagai catatan kritis tersebut, publik kini menantikan apakah Wali Kota Bogor akan merespons tekanan ini dengan tindakan nyata.
“Pembenahan PPJ bukan hanya soal efisiensi. Tetapi soal keberpihakan kepada ekonomi rakyat yang setiap hari berdenyut di pasar-pasar Kota Bogor,” sambungnya.
Penulis: Nova Wylian Sumaryo
Editor: Refer
