EX-POSE NET, Rabu, 13 Agustus 2025, ribuan warga Pati menggelar demo menuntut Bupati Sudewo mundur. Aksi Demo Pati yang berawal damai memuncak ricuh, mengakibatkan 34 orang luka, sementara DPRD membentuk pansus pemakzulan. Pemerintah daerah dan pusat pun mulai mengambil langkah responsif.
Latar Belakang Unjuk Rasa Demo Pati
Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya mengusulkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 %, yang memunculkan penolakan luas di masyarakat. Kebijakan ini dituding tidak pro-rakyat dan memicu kegaduhan saat diumumkan, sehingga menimbulkan gelombang protes rakyat.
Kronologi Aksi: Dari Demo Pati Damai ke Ricuh
Pagi (sekitar 08.00 WIB): Aksi awal berlangsung damai di Alun-Alun Pati, digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan tuntutan agar Bupati Sudewo mengundurkan diri.
Menuju siang (11.30 WIB): Kericuhan mulai pecah—massa merusak fasilitas publik, membakar mobil, merusak kaca gedung perkantoran, dan pagar. Meledak aksi anarkistis.
Aparat keamanan merespons bentrok dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. Tembakan gas air mata diluncurkan dalam beberapa sesi, menyebar hingga area pemukiman sekitar.
Sekitar pukul 13.00 WIB: Delegasi massa menduduki gedung DPRD Pati. DPRD kemudian sepakat membentuk pansus pemakzulan dan menggunakan hak angket untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Bupati Sudewo merespons: Ia menemui massa sambil meminta maaf dari atas mobil polisi. Namun, suasana memanas—benda seperti botol dan sandal dilempar ke arahnya. Ia menegaskan bahwa ia dipilih secara demokratis dan tidak bisa mundur secara sepihak.
3. Korban dan Kerusakan Demo Pati
Jumlah korban: Ada 34 orang luka-luka yang dirawat di RSUD Soewondo Pati—termasuk 7 aparat dan sisanya masyarakat. Korban mengalami luka kepala, lebam, robek kulit, serta sesak napas akibat gas air mata.
Klarifikasi korban tewas: Meskipun anggota DPRD sempat menyebut ada dua korban meninggal, pihak Polda Jateng memastikan tidak ada korban jiwa dan menyebut informasi tersebut hoaks.
Kerusakan: Mobil aparat dibakar, kaca perkantoran pecah, pagar rusak parah. Kondisi di sekitar lokasi tetap tegang meskipun beberapa pengunjuk rasa telah membubarkan diri ke gang-gang perkampungan.
4. Respons Pemerintah: Pemda, Pemprov & Kemendagri
DPRD Pati Sepakat membentuk pansus dan hak angket untuk menyelidiki kebijakan dan dugaan pelanggaran Bupati.
Kemendagri Mengaku memantau proses pansus dan menunggu rekomendasi Pemprov Jawa Tengah. Jika diperlukan, Kemendagri akan menindaklanjuti, termasuk mungkin menurunkan tim investigasi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: Menekankan bahwa pelengseran kepala daerah harus melalui mekanisme DPRD. Mengimbau aksi tetap tertib dan tidak melanggar hukum.
Catatan Penutup
Aksi Demo Pati yang berawal atas protes kebijakan pajak berubah menjadi konflik serius berdampak luas—baik secara sosial maupun politik. Pansus DPRD menjadi pintu masuk menentukan legitimasi serta kelayakan jabatan Bupati. Kemendagri dan Pemprov Jateng akan berperan penting dalam menyikapi hasil kajian. Masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut yang harus mengutamakan legalitas dan dialog.
Perjalanan dari unjuk rasa ke forum formal seperti pansus dan hak angket menjadi bukti pentingnya mekanisme demokrasi dalam menyelesaikan konflik daerah.
Penulis: Fahri
Editor: FAAL
Bawaslu Kabupaten Pati Gelar Sosialisasi Pemilu di Hadiri Anggota DPR Riyanta
DPR RI Terima Surat Resmi dari Forum Purnawirawan TNI, Usulan Pemakzulan Gibran
TAG: #DemoPati, #PemakzulanBupatiPati, #BupatiSudewo, #UnjukRasaPati, #DPRDPati
