EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Bappenda Kabupaten Bogor mencatat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,26 dengan predikat “Baik” serta memperpanjang program relaksasi pajak hingga akhir 2025 untuk meringankan beban wajib pajak dan memperkuat pendapatan daerah.
Bogor, 22 Oktober 2025 — Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor menorehkan capaian gemilang dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,26 predikat “Baik” dan memperpanjang program relaksasi pajak hingga akhir tahun sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak serta langkah mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Bappenda Catat Nilai IKM 82,26, Bukti Layanan Publik Kian Berkualitas
Bappenda Kabupaten Bogor berhasil meraih nilai IKM 82,26 pada semester I Tahun 2025 dengan predikat Baik, menandakan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai tersebut menjadi bukti nyata upaya berkelanjutan instansi dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang perpajakan daerah.
Survei IKM dilakukan untuk menilai berbagai aspek layanan, seperti kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, kecepatan pelayanan, serta sikap ramah petugas. Mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja pegawai dan kecepatan penyelesaian administrasi.
Salah satu pejabat Bappenda menyampaikan bahwa hasil IKM ini menjadi cerminan kepercayaan publik terhadap komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan yang transparan dan responsif.
“Kami terus berupaya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat, dan ramah. Nilai ini bukan akhir, tapi motivasi untuk terus berbenah,” ujarnya.
Evaluasi dan Inovasi Berkelanjutan
Bappenda menegaskan hasil IKM bukan sekadar angka, tetapi alat evaluasi penting untuk memperbaiki berbagai kekurangan. Masukan masyarakat akan menjadi bahan pembelajaran dalam merancang inovasi baru di bidang pelayanan.
Langkah konkret yang telah dilakukan antara lain memperluas layanan digital, menyederhanakan alur permohonan pajak, serta meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan internal. Dengan pendekatan ini, Bappenda berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan yang semakin mudah diakses dan berorientasi pada kepuasan publik.
Partisipasi Publik sebagai Pilar Pelayanan
Kesuksesan survei IKM tak lepas dari partisipasi aktif masyarakat yang bersedia mengisi kuesioner dan memberikan saran membangun. Pemerintah Kabupaten Bogor mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan kanal survei online maupun offline agar evaluasi kinerja Bappenda berlangsung berkelanjutan.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Capai 81,60 Persen
Selain capaian IKM, kinerja penerimaan pajak daerah juga menunjukkan hasil positif. Hingga 10 Oktober 2025, realisasi pajak daerah mencapai Rp3,115 triliun atau 81,60 persen dari target APBD 2025 sebesar Rp3,817 triliun.
Kontribusi Terbesar dari BPHTB dan PBB-P2
Kontribusi terbesar disumbangkan oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp919,23 miliar, disusul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp715,97 miliar.
Menariknya, dari sisi persentase, PBB-P2 mencatat pencapaian tertinggi yakni 105,23 persen dari target, menunjukkan peran strategis pajak tersebut dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
Seorang pejabat bidang pengelolaan pajak menuturkan, pencapaian itu tidak lepas dari peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Warga kini lebih taat berkat berbagai kemudahan pembayaran dan program relaksasi. Ini membuktikan sinergi pemerintah dan masyarakat berjalan baik,” katanya.
Pemerintah Perpanjang Program Relaksasi Pajak Daerah 2025
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bappenda memperpanjang program relaksasi pajak daerah hingga 31 Desember 2025.
Pembebasan PBB-P2 dan Penghapusan Denda
Program ini memberikan pembebasan penuh untuk wajib pajak PBB-P2 dengan nilai ketetapan hingga Rp100.000. Artinya, pajak dianggap lunas tanpa perlu pembayaran tambahan. Selain itu, seluruh denda PBB-P2 dihapuskan, baik untuk perorangan maupun badan usaha.
Bappenda juga menawarkan pengurangan pokok piutang pajak sebesar 50% untuk tahun 2012–2019 dan 30% untuk tahun 2020–2024. Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat yang masih memiliki tunggakan sekaligus mempercepat penertiban administrasi pajak daerah.
Dorong Kepatuhan dan Daya Beli Masyarakat
Menurut Bupati Bogor, kebijakan relaksasi pajak ini tidak semata-mata soal pendapatan daerah, melainkan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Yang utama adalah bagaimana pemerintah bisa berbagi, meringankan beban warga, dan memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Program tersebut diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus menjaga daya beli warga di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah optimistis langkah ini akan memperkuat fondasi ekonomi lokal dan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Transformasi Digital: Bayar Pajak Kini Lebih Mudah
Untuk mempermudah masyarakat, Bappenda menghadirkan sistem pembayaran digital multi-kanal. Wajib pajak kini bisa melakukan pembayaran PBB-P2 melalui Bank BRI, Bank BJB, BCA, kantor pos, Alfamart, Indomaret, serta platform daring seperti Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan Blibli.
Cukup dengan menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP), warga dapat melunasi kewajiban kapan pun dan di mana pun tanpa antre. Selain itu, layanan E-SPPT dan pengecekan tunggakan online tersedia di laman resmi bappenda.bogorkab.go.id serta media sosial Bappenda.
Kepala Bappenda menjelaskan, digitalisasi pajak bukan hanya efisiensi, tapi juga transparansi.
“Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan bertransaksi secara aman, cepat, dan terpercaya. Ini bagian dari reformasi birokrasi menuju pelayanan publik berbasis teknologi,” jelasnya.
Komitmen Menuju Pelayanan Publik yang Gemilang
Dengan capaian IKM yang tinggi dan realisasi pajak yang solid, Bappenda Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam pelayanan publik.
Instansi ini bertekad menjadikan hasil survei IKM dan pelaksanaan relaksasi pajak sebagai momentum memperkuat budaya kerja berorientasi hasil. Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat, Bappenda optimistis Kabupaten Bogor dapat melangkah menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan berdaya saing.
Dengan semangat inovasi dan pelayanan yang inklusif, Bappenda Kabupaten Bogor percaya diri membawa daerah ini menuju masa depan yang istimewa, transparan, dan gemilang.
Rudy Susmanto Lantik 13 Pejabat Eselon II
Bupati Bogor Rudy Susmanto Pimpin Rakor APBD
